Terkait Izin Terancam Dibekukan, Ini Tanggapan GM PT.KIM

SUKA MAKMUE, ACEHEKSPRES.COM – General Manager (GM) PT. Kharisma Iskandar Muda (KIM), Ari Saputra,SH angkat bicara terkait isu izin perusahaan yang dipimpinnya terancam dibekukan.

Tim Dinas Lingkugan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh menilai PT. KIM di kawasan Alue Gani, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya tidak taat pada perundang-undangan lingkungan hidup dan tidak patuh pada dokumen izin lingkungan.

Menurut General Manager PT. KIM, Ari Saputra membantah terkait isu tentang lingkungan atau limbah dan penyerobotan lahan yang dilakukan pihaknya itu tidak benar.

“Isu itu tidak benar, untuk lingkungan atau limbah kita sudah mengikuti aturan dan mekanisme yang ada.

Bahkan PT. KIM sudah membuat laporan klarifikasi ke DLHK Provinsi Aceh tanggal 30 Agustus 2020 No.70/DIROP/PT-KIM/VIII/2020,” kata Ari kepada ACEHEKSPRES.COM, Jumat, 25 Septber 2020.

Menurut Ari, PT. KIM memiliki izin pembuangan limbah cair No.503.11.001/2017. Sedangkan penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun No. 503.10/001/2017.

“PT. KIM tidak sembarangan, semua ada izin dalam operasional menjalankan pabrik.

Tidak bisa dong harus seperti yang disampaikan DLKH tentang pengusulan pencabutan izin. Salahnya apa? Dimananya yang menyimpang?,” tanya GM PT. KIM.

Ia menyampaikan, pihaknya tidak pernah melakukan penyerobotan lahan masyarakat, baik dalam pembangunan pabrik dan kebun.

Bahkan menurutnya hal itu dapat dicek, baik dalam HGU dan HGB lahan kebun.

Ucapan Berdeka Meninggal Ibunda Wabup Nara dari Pemkab Nara

“Kalau ada persoalan limbah, kita sudah perbaiki sesuai ketentuan Bak Fatfit. Kita sudah bangun dan analisa setiap bulan di Baristan Aceh sesuai anjuran pemerintah sudah kita lakukan.

COD BOD sudah mulai standar dan drainase yang kita gunakan tidak ada komplain, yang komplain malah kita tidak tau dari mana. Kan aneh,” ujar Ari.

General Manager PT. KIM itu menambahkan, seharusnya permasalahan limbah yang dimaksud tersebut harus dijelaskan mengenai objek permasalahannya.

“Yang disekitar pabrik pemilik kebun kita sudah lakukan pembersihan drainase, kok yang tidak tau masalah malah komplain. Ini kan kurang baik untuk investasi,” sesalnya.

Saat ia klarifikasi laporan tersebut ke pihak DLHK Provinsi Aceh kata Ari, petugas DLHK mengaku tidak mengetahui permasalahan itu.

Menurutnya, hal tersebut sangat disayangkan, karena akan berdampak buruk untuk keberlangsungan investasi di daerah penghasil sawit itu.

“Kebetulan saya sedang di Banda Aceh, dapat berita itu langsung saya tanyakan dan klarifikasi ke pihak DLHK, tapi mereka pun tidak tau.

Saya rasa stagmen pengusulan atau pencabutan izin ini kurang tepat buat investasi yang sudah ada di Nagan Raya,” sampainya.

Ari berterimakasih kepada semua instansi, baik itu dari pemerintah, masyarakat maupun mahasiswa yang telah mendorong mengingatkan tentang kualitas perusahaan hingga lebih baik.

“Kami turut berterimakasih kepada semua instansi, terutama adik-adik mahasiswa yang telah mendorong mengingatkan kualitas perusahaan untuk lebih baik lagi

dalam pengelolaan Ipal. Namun harus di barengin dengan data dan survai lapangan agar lebih greget lagi untuk kedepannya,” pungkas Ari Saputra.[]

Iklan Sosialisasi Covid-19 dari Pemkab Nagan Raya
Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.