Rekomendasi DLHK Aceh, Pemkab Nagan Raya Bekukan Izin PT KIM

SUKA MAKMUE, ACEHEKSPRES.COM – Pemerintah Kabupate (Pemkab) Nagan Raya melakukan pembekuan sementara izin PT. Kharisma Iskandar Muda (KIM) di Alue Gani, Gampong Alue Pungki, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya, Kamis, 9 Oktober 2020.

Pembekuan tersebut dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLHK) Nagan Raya sesuai surat Bupati Nagan Raya berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh.

Ketika melakukan pembekuan sementara izin lingkungan perusahan pabrik minyak kelapa sawit PT KIM, DLHK Nagan Raya turun langsung ke lapangan.

Hadir Kepala DLHK Nagan Raya Teuku Hidayat, Kabid Amdal DLHK Nagan Raya Jufrizal, Ketua Komisi III DPRK Nagan Raya Zulkarnain dan anggota DPRK Said Alui Arif dan Sarmin serta Muspika Tadu Raya.

Kepala DLHK Nagan Raya Teuku Hidayat mengatakan, pembekuan sementara izin lingkungan PT KIM itu berdasarkan rekomendasi DLHK Aceh dan selama pembekuan ini kegiatan perusahaan dihentikan sementara.

Pembekuan itu bersifat sementara, setelah pihak perusahaan melakukan perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan membuat laporan ke Dinas secara tertulis, nanti dilakukan peninjauan ke lapangan.

Bila perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan limbah sudah diperbaiki, maka keputusan pembekuan sementara izin PT KIM akan dicabut kembali dan perusahaan sudah dibolehkan beroperasi lagi.

“Kita melakukan pembekuan sementara izin lingkungan PT KIM, bila perusahaan sudah melakukan perbaikan, maka pembekuan segera dicabut,” kata Kepala DLHK Nagan Raya Teuku Hidayat

Ucapan Berdeka Meninggal Ibunda Wabup Nara dari Pemkab Nara

Menurutnya, pembekuan sementara izin lingkungan pabrik minyak kelapa sawit PT KIM berdasarkan temuan tim DLHK Aceh dan DLHK Nagan Raya setelah turun kelapangan.

“Saat tim turun ke lapangan ada temuan pencemaran limbah dan sudah diberikan sangsi administratif, tapi dinilai tidak taat aturan, maka dibekukan sementara izinnya,” kata Teuku Hidayat.

Sementara itu, Direktur Oprasional PT KIM Sumarno mengatakan, pihaknya sudah menerima pembekuan sementara izin lingkungan dan akan segera memperbaiki apa yang menjadi temuan tim DLHK Aceh.

“Kami secepatnya melakukan progres-progres yang tinggal beberapa lagi, sebetulnya permasalahan muncul pencemaran lingkungan tidak ada faktor dilapangan,” kata Sumarno

Ia menjelaskan, selama perusahaan tersebut tidak beroperasi, tanggungjawab terhadap karyawan tetap ada sesuai ketentuan yang berlaku.

“Mengenai tangungjawab perusahaan terhadap karyawan nanti kita membuat berita acara secepatnya secara tertulis untuk bias mempertangungjawabkan,” katanya

Menurutnya, dari awal PT KIM sudah taat aturan, dengan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan upaya pengelolaan lingkungan – upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) sudah jelas mengikuti aturan pemerintah.

“Kita usahakan secepatnya (memperbaiki temuan tim DLHK) kalua bias satu hari siap, disiapkan dalam satu hari,” kata Sumarno.[]

Iklan Sosialisasi Covid-19 dari Pemkab Nagan Raya
Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.