Panwaslih Rekrut Pengawas TPS Pemilu 2019 di Nagan Raya

-- ads --

SUKA MAKMUE, ACEHEKSPRES.COM– Untuk menghadapi pemilu yang akan diselenggarakan secara serentak pada 17 April mendatang, Panitia Pengawasan Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Nagan Raya akan melakukan rekruitmen Pengawas TPS sebanyak 583 orang sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten setempat.

Ketua Panwaslih Nagan Raya Said Syahrul Rahmad, SH,MH, mengatakan proses rekrutmen ini dilaksanakan oleh masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) pada Panwaslih Kecamatan, dengan seleksi pemeriksaan berkas dan wawancara.

“Proses pendaftaran dan seleksi nantinya akan dilaksanakan oleh Panwaslih Kecamatan masing-masing, kami sebagai Panwaslih Kabupaten hanya melakukan supervisi terhadap setiap tahapan pelaksanaan rekrutmen,”katanya, Rabu 30 Januari 2019.

Dia melanjutkan, pelaksanaan perekrutan itu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 dan pedoman yang di Surat Keterangan dengan nomor : 0027/K.BAWASLU/HK.01.00/I/2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu RI dan pendaftaran tersebut akan dibuka pada awal Februari 2019.

Selain itu sambungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 dan 116 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan pengawas TPS nantinya bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan perhitungan suara, mengawasi persiapan dan pelaksanaan perhitungan suara serta mengawasi setiap pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS, disamping itu juga punya wewenang dan kewajiban.

Untuk memantapkan persiapan rekrutmen pada hari kamis (31/1), nantinya pihak panwaslih akan melakukan rapat koordinasi lanjutan.

“Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Koordinator Divisi SDM dan Koordiantor Sekretariat Panwaslih Kecamatan Se-Nagan Raya,”katanya.

Dia menghimbau kepada masyarakat yang ingin turut berpartisipasi mengawasi proses demokrasi Pemilu tahun 2019 dipersilahkan mempersiapkan diri dan mendaftar untuk menjadi pengawas TPS di desa masing-masing.

Adapun beberapa syarat calon minimal telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun, diutamakan berasal dari desa setempat, tidak menduduki jabatan politik, jabatan dipemerintahan, BUMN dan BUMD tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan yang paling penting sudah mengundurkan dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.[]

Anda mungkin juga berminat

Comments
Loading...