Mahasiswa Minta DPRK Desak Bupati Nagan Raya Cabut Izin PT.KIM

BANDA ACEH, ACEHEKSPRES.COM – Ketua Umum Ipelmasra Banda Aceh, Jabal Abdul Salam, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya

untuk mendesak Bupati Nagan Raya agar segera mencabut izin PT Kharisma Iskandar Muda (KIM) di kawasan Alue Gani, Kecamatan Tadu Raya, Nagan Raya.

Mereka meminta DPRK Nagan Raya untuk menjalankan fungsinya tentang pengawasan.

Sebagai wakil rakyat, DPRK harus mendesak pemkab Nagan Raya untuk mencabut izin perusahaan itu.

“Wakil rakyat harus memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan aspirasi perusahaan. Kami minta DPRK juga harus mengambil sikap tegas. Apabila perlu panggil perusahaan itu,” kata Jabal Abdul Salam, Senin, 28 September 2020.

Menurutnya surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh sudah jelas ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan PT KIM.

Dimana dalam surat bernomor 660/3553, tanggal 10 September sudah sangat jelas bahwa berdasarkan hasil analisa yuridis,

ditemukan bahwa PT KIM, telah melanggar peraturan dan ketentuan Pasal 4 ayat (4) PermenLH No 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administrasi

Ucapan Berdeka Meninggal Ibunda Wabup Nara dari Pemkab Nara

di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pembekuan izin lingkungan.

“Kami minta DPRK mendesak Pemkab Nagan Raya untuk segera mencabut izin perusahaan itu, kalau memang tidak dilakukan, kami akan menggelar aksi,” tegasnya

DPRK Nagan Raya, kata Jabal, tidak perlu takut dengan perusahaan-perusahaan yang tidak patuh dengan aturan. Pasalnya yang dirugikan juga masyarakat akibat perusahaan itu.

“Kerusakan lingkungan meresahkan masyarakat, jadi DPRK dan Pemkab Nagan Raya berpihak kepada masyarakat atau perusahaan.

Tugas pemerintah melindungi masyarakat, bukan melindungi perusahaan,” tegasnya.

Masyarakat Nagan Raya, kata Jabal, tidak membutuhkan perusahaan-perusahaan yang tidak patuh aturan dan merusak lingkungan.

Karena dampak kerusakan lingkungan sulit untuk diperbaiki kembali.

“Sebelum terlambat, DPRK segera mendesak Pemkab Nagan Raya untuk mengambil sikap. Kami mendukung langkah pemkab mencabut izin perusahaan itu,” tutup Jabal.[]

BACA Tanggapan GM PT Kharisma Iskandar Muda Ari Saputra,SH

Iklan Sosialisasi Covid-19 dari Pemkab Nagan Raya
Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.