Empat Kabupaten/Kota di Aceh Raih WTP

-- ads --

BANDA ACEH, ACEHEKSPRES.COM– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada keempat Kabupaten/Kota di Aceh.

Penyerahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh, Isman Rudy, SE.,MM kepada empat kepala daerah yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin 28 Mei 2018.

Ke empat Kabupaten/Kota yang menerima WTP adalah, Kota Sabang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Gayo Lues. Pemeriksaan terhadap LKPD Tahun Anggaran 2017 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/kota tersebut atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Isman Rudy,S.E., M.M menyampaikan bahwa pemeriksan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan Opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang idsajikan dalam laporan keuangan.

“Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan.

Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari.

“Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalah pahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK,” sebutnya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD tahun anggaran 2017 pada empat pemerintah kabupaten/kota ini, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2017 pada Pemerintah Kota Sabang, Kupaten Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Gayo Lues.

“Empat Pemerintah Kabupaten/Kota ini telah berhasil mempertahankan Opini WTP dari tahun sebelumnya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebangaan bersama yang patut dipertahankan,” sebutnya.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Aceh, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindak lanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

“BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Pimpinan empat pemerintah kabupaten/kota ini dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” pintanya.[]

Penulis: Bahariandy Mahardeka
Editor: Redaksi

Comments
Loading...