DPRK Nagan Raya : Jika Memenuhi Kriteria, Bekukan Aja Izin PT.KIM

SUKA MAKMUE, ACEHEKSPRES.COM – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya Zulkarnain angkat bicara terkait isu limbah PT. Kharisma Iskandar Muda (KIM).

Zulkarnain menyikapi pemberitaan di media terkait persoalan limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. KIM, menurutnya, kasus tersebut tidak perlu dijadikan polemik dalam masyarakat.

Karena, semuanya ada ketentuannya dan saat ini masalah itu masih dalam proses, kami minta kepada semua pihak untuk menunggu proses tersebut.

“Sementara ini PT. KIM  dinilai melanggar aturan, maka kami minta pemerintah jika dinilai telah  memenuhi kriteria hukum agar membekukan aja izin sementara PT. KIM.

Setelah mereka melaksanakan kewajibannya memperbaiki sistem pengelolaan kolam limbah,  nanti dapat dioprasionalkan lagi,” kata Zulkarnain, Rabu, 30 September 2020.

Menurutnya, dalam pengelolaan limbah, kolam terakhir harus  benar-benar steril sesuai dengan standar baku mutu yang ditetapkan.

Ada baiknya  kolam terakhir itu bisa dibudidayakan ikan air tawar sebagai indikator sterisasi air limbah.

“Perlu kami tegaskan bahwa urusan pencemaran lingkungan tidak bisa kompromi sekalipun perusahaan di back-up oleh banyak tokoh.

Sebab masalah tersebut terkait langsung dengan kesehatan masyarakat dan ekosistem lingkungan.

Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.  Tidak ada kepentingan apapun jika mengancam keselamatan masyarakat,” tegas Ketua Komisi III DPRK Nagan Raya Zulkarnain.

Maka menurutnya, tidak ada kekuatan manapun yang mampu memback-up kejahatan lingkungan, karena itu berurusan langsung dengan hukum dan masyarakat luas.

“Untuk menjaga suasana kondusif, kami berharap kepada pimpinan PT. KIM untuk menahan diri dengan tidak memprovokasi masyarakat menjadi tameng perusahaan,” harapnya

BACA Tanggapan GM PT. Kharisma Iskandar Muda, Ari Saputra,SH

Ucapan Berdeka Meninggal Ibunda Wabup Nara dari Pemkab Nara

Lanjut Zulkarnain, perlu diketahui bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLHK) Nagan Raya memproses kasus tersebut justru

berdasarkan laporan dari tokoh masyarakat ke DPRK Nagan Raya lalu Dewan meminta Dinas terkait untuk menindaklanjutinya ke lapangan.

“Salah satu tokoh masyarakat yang melaporkan limbah PT. KIM justru tokoh yang saat ini memback-up PT. KIM,

Lalu dilakuka  upaya membolak-balikkan fakta seolah-olah pihak yang mengkritisi limbah PT. KIM karena adanya keinginan pribadi yang tidak tercapai,” kata Zulkarnain.

Namun yang pasti, kata Zulkarnain, pihak yang mengkritisi tidak ada relevansi apapun dengan perusahaan.  Tidak ada hubungan dagang maupun hubungan lainnya.

Kepentingannya adalah melindungi masyrakat dari pencemaran air, udara dan tanah.

“Terkait alasan dari manfaat keberadaan PMKS PT. KIM bagi kepentingan ekonomi masyarakat

kami sangat mendukungnya.  Kalau bisa PT. KIM membangun beberapa PMKS lagi.

Namun sebesar apapun investasi yang ditanamkan tidak boleh merusak lingkungan, dan perusahaan wajib patuh dan taat aturan,” kata Zulkarnain.

Jika tidak taat aturan pasti pemerintah akan menindaknya sebagai bentuk dari adanya kepastian hukum bagi perlindungan kepada masyarakat.

“Kami Komisi III DPRK Nagan Raya akan terus mengawasi kasus ini.  Maka kami minta Dinas terkait tidak ragu-ragu dan jangan beri ruang yang mengakibatkan terabainya masalah lingkungan,” katanya

Kepada semua pihak, Zulkarnain meminta untuk memberi keleluasaan kepada  aparatur pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLHK) Nagan Raya dan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Jika nanti perusahaan diberikan sanksi tentu ada ruang hukum yang akan diberikan kepada perusahaan untuk membela diri,” tutup Ketua Komisi III DPRK Nagan Raya Zulkarnain.[]

Iklan Sosialisasi Covid-19 dari Pemkab Nagan Raya
Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.