DPRK Banda Aceh Gelar RDP dengan Keuchik

BANDA ACEH, ACEHEKSPRES.COM– Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh gelar Rapat Dengar Pendapan (RDP) dengan para Keuchik, mantan Keuchik dan ketua Tuha Peut se- Kota Banda Aceh, Senin 29 Oktober 2018.

RDP yang berlangsung di Aula Balai Kota Banda Aceh ini dalam rangka meminta pendapat dan masukan dari para kepala desa ini terkait dengan pengelolaan dan penyelesaian program dana Revolving (dana bergulir) yang selama ini mengendap di BPRS Baiturrahman.

Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah dalam sambutanya menyampaikan pembentukan Pansus ini dibentuk untuk mencari solusi terkait penyertanya dana revolving di BPRS Baiturahman. Dalam hal ini mengundang para Geuchik untuk meminta masukan.

Arif menambahkan DPRK Banda Aceh akan mendengarkan arahan dan masukan dari para kepala desa. Arif berharap dalam kesempatan itu para Geuchik dapat memberikan masukan positif dan membangun terkait persoalan tersebut.

“DPRK Banda Aceh menjalankan fungsinya pengawasanya untuk menyelesaikan persoalan ini saya berharap kepada bapak yang hadir untuk pro aktif memberikan masukan dan pendapat agar semua persoalan ini terselesaikan dengan baik,” kata Arif Fadillah sebagaimana di terima acehekspres.com, Senin 29 Oktober 2018.

Hal serupa juga disampaikan ketua Pansus Zulfikar Abdulla kegiatan ini untuk menjawab terkait permasalahan penyertaan dana Revolving yang selama ini ditempatkan di BPRS Baiturrahman. DPRK perlu banyak mendengar masukan dan saran dari para Keuchik terkait dengan dana pemberdayaan masyarakat ini.

“Pada intinya ini adalah dana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber dari alokasi dana gampong sejak tahun 2010 yang habis masa kontraknya pada tahun 2017,” kata Zulfikar pada saat memimpin rapat.

Zulfikar menjelaskan dana tersebut sudah setahun lebih bermasalah oleh karena itu DPRK penting untuk melakukan program pengawasan dan menjadi mediasi. Karena dana ini sudah tersimpan di BPRS lebih dari setahun setelah masa MoU berakhir tapi sampai hari ini belum bisa dinikmati oleh Gampong.

Fungsi DPRK merupakan fungsi pengawasan dan ini bisa direkomendasikan menjadi bentuk funsi legislasi apakah nanti didorong untuk melahirkan Perwal atau Qanun ini tergantung bagaimana masukan dari para geuchik. Pansus ini untuk mengeluarkan rekomendasi baik rekomendasi kepada gampong sendiri maupun pada BPRS dan walikota.

“Dalam RDP itu para keuchik merekomendasikan dana gampong dikembalikan kepada kas Gampong, kedua DPRK diminta oleh para geuchik untuk mendukung mempercepat proses pembagian tersebut, ketiga perlu ada regulasi untuk pengelolaan dana baik dalam bentuk perwal maupun qanun, dan meminta BPRS tidak berlarut-larut untuk mencairkan dana ini,” tutur Zulfikar.[]

Penulis: Redaksi

Iklan HUT 17 Nagan Raya
Anda mungkin juga berminat
Comments
Loading...