di Aceh Barat Juga Demo DPRK Tolak RUU Omnibus Law

MEULABOH, ACEHEKPRES.COM – Sejumlah masyarakat menggelar aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat tepatnya simpang bundaran simpang pelor, Meulaboh, Selasa, 25 Agustus 2020.

Penyampaian pendapat di muka umum ialah salah satu hal yang dibolehkan dalam negara yang demokrasi dan merdeka, bahkan di lindungi oleh UU yang berlaku pasca fase reformasi.

Penyampaian pendapat di muka umum bisa dilakukan dengan berbagai cara pula selama yang disampaikan benar dan bukan sebuah kebohongan publik.

Koordinator Lapangan Oges dalam aksinya mengatakan, Rancangan Undang-Undnag Omnibus Law adalah penyederhanaan aturan atau undang-undang dengan menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu sehingga melahirkan undang-undang payung yang akan mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan lain.

Salah satu yang saat ini diprioritaskan untuk segera terbit adalah RUU Cipta Kerja. Terkait klaster ketenagakerjaan, terdiri dari 55 pasal, mulai dari bab IV meliputi umum, ketenagakerjaan jenis program jaminan sosial, badan penyelenggara jaminan sosial dan penghargaan lainnya yang telah mengubah, menghapus,

atau menetapkan peraturan baru Dalam 3 undang-undang terkait ketenagakerjaan yakni UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UUK), UU no. 40 tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional (SJSN), dan UU no.24 tahun 2011 tentang BPJS.

Ucapan Berdeka Meninggal Ibunda Wabup Nara dari Pemkab Nara

“Omnibus law adalah produk yang menjamin dan melindungi para investor, tetapi merampas hak buruh dan rakyat lainnya,” katanya

Omnibus law diabdikan untuk investasi bukan untuk buruh atau rakyat dan bukan pula untuk menciptakan kedaulatan Indonesia, tetapi untuk menyerahkan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada kapitalis monopoli asing (investor)

untuk dikeruk dan menjadikan Indonesia terus menjadi negeri terbelakang, bergantung pada investasi dan hutang serta menjadi pasar bagi produk-produk imperialis.

“Aksi yang kami lakukan ini merupakan bentuk dari kritikan, kekecewaan, sekaligus Penolakan terhadap pemerintah Indonesia yang mana ditengah kondisi pandemi Covid-19 ini masih memikirkan terkait percepatan pengesahaan RUU Omnibus Law, yang sangat merugikan rakyat Indonesia,” ujarnya

Maka dari itu Aliansi Masyarakat Aceh Barat menolak RUU Omnibus Law menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menolak dengan tegas atas pengesahan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja

Serta menolak RUU Omnibus law tentang sentralisasi kebijakan pemerintah yang mencederai semangat MoU Helsinki.

Menolak RUU Omnibus Law tentang Penyederhanaan Izin Investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka ruang partisipasi untuk masyrakat dalam penyusunan atau perubahan kebijakan.[]

Iklan Sosialisasi Covid-19 dari Pemkab Nagan Raya
Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.